Tidak Terbukti Bersalah, Jonas Salean Divonis Bebas

  • Bagikan

KUPANG- Mantan Wali Kota Kupang, Jonas Salean divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi pelepasan lahan Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 2 hektare. Jonas dinilai tak terbukti bersalam dalam perkara tersebut.

“Mengadili menyatakan terdakwa Jonas Salean tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwa dalam dakwaan primer dan subsider,” kata Ketua Majelis Hakim Ari Prabowo di Pengadilan Tindak Pidan Korupsi Kupang, Rabu (17/3/2021).

Dalam amar putusan yang dibacakan hakim ketua, Ari Prabowo, dijelaskan bahwa tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1981 bukan milik pemerintah Kota Kupang.

“Ketika Kota Kupang menjadi daerah otonom, tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada pemerintah Kota Kupang,” ujar Ari Prabowo.

Lebih lanjut, hakim ketua mengatakan, hak pakai tanah tersebut sudah dihapus karena sudah dilepaskan secara sukarela.

“Tanah tidak ikut diserahkan kepada pemkot kupang, maka tanah tersebut akhirnya mejadi tanah negara,” ungkap Ari Prabowo.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa, tidak terbukti adanya peralihan hak tanah karena tanah tersebut bukan aset pemkot Kupang karena Hak pakai tanah tersebut menjadi tanah negara.

Sedangkan hakim anggota, Ibnu Kholik berpendapat lain. Menurutnya tanah yang terletak di depan hotel sasando merupakan aset Kota Kupang yang belum dicatat dalam daftar aset

“Tanah Sasando memenuhi semua kriteria, maka tanah tersebut merupakan milik Pemkot kupang. Pencatatan hanya masalah akuntansi,” kata Ibnu Kholik.

Hakim anggota 2 ini berpendapat bahwa unsur melawan hukum terpenuhi. Meski ada perbedaan pendapat, majelis hakim akhirnya memvonis bebas mantan wali kota Kupang ini.

Majelis hakim juga memerintahkan untuk segera memulihkan segala hak-hak dan kedudukan Jonas. Dalam pembacaan putusan ini, Ari Prabowo didampingi dua hakim anggota yakni Ibnu Kholik dan Nggilu Liwar Awang.

Terkait putusan itu, JPU Kejati NTT, Hery Franklin mengatakan pihaknya akan menempuh upaya banding.

“Kita akan ajukan kasasi ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Sementara itu, Jonas Salean usai dirinya diputus bebas, mengungkapkan bahwa peristiwa yang terjadi pada hari ini merupakan kebesaran Tuhan.

Dia menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, dan tanah itu juga dibagi untuk masyarakat oleh Wali Kota Kupang sebelumnya.

“Tanah itu bukan aset daerah juga. Kami tahu itu. Tetapi ini merupakan pelajaran juga bagi saya. Meskipun nama saya sudah rusak, tetapi seluruh masyarakat pasti tahu masalah sebenarnya,” jelas Jonas Salean.

Menurut Salean, saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan untuk memberatkan dirinya, akan ditindak secara hukum.

“Jadi keterangan yang diberikan oleh saudara Edi Dali merupakan keterangan palsu semua. Sehingga akan diserahkan di Penasehat Hukum. Karena dasar dia, sehingga Jaksa ambil keputusan begini. Saudara Edi Dali buat keterangan palsu, supaya mendapatkan jabatan asisten III,” ucap Salean.

Dalam kesempatan tersebut, Jonas Salean menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPD Gokkar NTT dan Sekretaris DPD Golkar serta para Penasehat Hukum yang telah memberikan dukungan kepadanya selama ini.

Vonis bebas ini jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang sebelumya. Jaksa menuntut Jonas dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Selain itu, Jonas juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp750 juta.

Jonas yang saat ini menjadi anggota DPRD NTT ditetapkan sebagai tersangka korupsi pelepasan tanah Pemkot Kupang pada Oktober 2020 lalu. Pelepasan tanah ini diduga merugikan negara hingga Rp66 miliar.

Politikus Partai Golkar itu diduga membagikan tanah milik Pemkot Kupang kepada 152 orang. Mereka yang menerima tanah tersebut antara lain pejabat Pemkot Kupang, anggota DPRD Kupang, hingga pegawai tidak tetap. Bahkan mantan Wali Kota Kupang ini dituntut 12 tahun penjara dalam sidang kasus pembagian aset tanah milik pemerintah.

Selain dituntut 12 tahun penjara, Wali Kota Kupang periode 2012-2017 itu diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 Miliar dengan subsider enam bulan kurungan dan membayar kerugian negara senilai Rp750 juta. (*/NET)

banner 336x280
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *