Terkait Dana Desa, Kades Amol Dilaporkan ke Kejari TTU

  • Bagikan

BELASAN warga Desa Amol, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri TTU di Kefamenanu, Selasa (19/01/2021).

Kepada media Promo NTT, salah satu warga desa Amol, Yuventus Taena mengatakan Kedatangan warga yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi Desa Amol guna melaporkan kepala Desa Egidius Taena karena dinilai tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa.

“Kami ke sini (Kejari, red-) untuk melaporkan pengelolaan dana desa di Desa Amol karena pantauan kami pengelolaannya tidak transparan,”ujar Yuventus Taena,

Warga desa Amol saat berada di kantor Kejaksaan Negeri TTU. (FOTO: Leopaldus)

Ketua forum anti Korupsi Desa Amol tersebut membeberkan sejumlah program kegiatan Desa yang diduga dilaksanakan secara tidak transparan oleh Kades Egidius.

“Ada 11 item program kerja yang di laksanakan tidak transparan antara lain BUMDes, pembangunan sumur bor 3 Unit, peningkatan jalan Usapitoko-Kisan, pengadaan sapi induk, pengadaan ayam broiler dan kambing etawa. Selain itu dana penunjang kegiatan PKK dan Karang Taruna, peningkatan jalan lingkungan Usapitoko-Taupi (Lapen), pengadaan Viber tangki air dan program stunting”, jelas Yuventus

Dikatakan, untuk BUMDes Desa Amol sejak didirikan 2016 sempat dibentuk badan pengurus berjumlah 5 orang dan setelah itu lewat penyertaan modal dana desa mereka dibekali dana Rp76 juta untuk dibangun kios dengan foto copy.

Namun dalam perjalanan dua bulan kemudian rencana pembangunan kios dan foto copy dibatalkan secara sepihak dan dialihkan untuk pengadaan mobil tanki air dengan sistim kredit. Pengalihan ini menyebabkan terjadinya benturan antara badan pengurus BumDes dan kepala desa.

“Lalu diam-diam badan pengurus melapor kepada kami maka kami datang ke kantor desa meluruskan itu. Dan jalur yang ditempuh adalah pengurus tidak mau lanjut mereka mundur. Alasannya mereka belum menerima SK dari kepala desa. Kedua tidak terima dengan kebijakan kepala desa sendiri mengalihkan rencana pembangunan toko dan mesin foto copy ke pengadaan tangki air. Maka itu mereka pilih mundur karena  akan berimbas ke masalah hukum”, tambah Yuventus.

Dugaan kerugian untuk BumDes ada dua aset yaitu sewa kursi dan tenda total dana yang dikelola oleh kepala desa adalah Rp1.047.000.000 sampai saat ini tidak jelas.

Selain itu ada tiga unit sumur bor sampai saat ini fisiknya tidak ada dan tidak ada pertanggung jawaban. Kades amol dan pihak ketiga sudah melakukan pengeboran namun tidak dapat air akhirnya pindah-pindah lagi ke titik lain namun tidak juga dapat air sehingga sampai saat ini tidak ada informasi dari kepala desa, dana ini dialihkan ke mana?

“Untuk anggaran kami tidak tahu karena tidak pernah diberitahu besaran dana untuk pembangunan sumur bor. Namun ada bocoran bahwa perunit Rp 60 juta kali tiga. Kenapa kami tidak tahu dananya karena sampai saat ini yang namanya APBDes kami masyarakat sama sekali tidak tahu”, lanjut Yuventus.

Lebih Lanjut dia menjelaskan, peningkatan jalan desa yaitu Usapitoko – Kisan nilainya Rp350 juta, sumber dana tahun 2019 sepanjang 400 meter. Pengelolaan yang seharusnya swadaya malah diserahkan kepada pihak ketigakan yakni CV Sion. Jalan yang berlubang-lubang sudah selesai dikerjakan, namun kualitasnya buruk.
“Anggaran tahun 2019. Terhitung dari kemarin masa pemeliharaan maka itu kami anggap sudah kadaluarsa”, ungkapnya.

Selanjutnya pengadaan sapi induk tidak dilakukan secara transparan oleh kepala desa. Setelah ditelusuri, fisik sapi yang dibeli tidak sesuai dengan harga. Nilai pengadaan sapi Rp6,5 juta akan tetapi berdasarkan fakta, harga sapi yang dibeli diprediksi senilai Rp2,5 juta. Menurutnya, warga ada yang menolak namun ada juga yang terima karena terpaksa.

“Pengadaan ayam Broiler, pengadaan kambing Etawa juga tidak direalisasikan. Pengadaan fiber belum semua dibagikan. Lalu kegiatan stunting yang seharusnya diserahkan ke posyandu masing-masing tetapi oleh ibu desa dan bapak desa berdalih kader desa tidak kelola maka dikelola sendiri oleh Ketua PKK”, terang Yuventus.

Selanjutnya, dana penunjang kegiatan PKK  dan dana penunjang Karang Taruna juga tidak diketahui sampai saat ini. Menurutnya sumber dana tersebut berasal ADD tahap II.

Kemudian peningkatan jalan lingkungan yang nota bene adalah lapen dari Usapitoko – Taupi yang menggunakan anggaran dana desa athun  2020 sampai saat ini belum jelas. Progres fisik baru 30 atau 40 persen.

“Proyek ini tidak ada papan proyeknya. Proyek ini dikerjakan menggunakan pagu dana sebesar Rp420.000.000 dengan panjang 390m, tanpa batas waktu atau loss meter sebab informasi batas waktu pengerjaan jalan tersebut tidak tertera di dalam papan informasi proyek”, pungkas Yuventus.

Kepala Desa Amol Persilahkan Warga Melapor

Sementara itu, Kepala Desa Amol, Egidius Nenat saat di konfirmasi media promo NTT, Rabu(20/01/2021) diruang kerjanya mengatakan menurutnya semua masyarakat mempunyai hak mengkritisi pemerintah desa untuk melapor selagi punya bukti dan data.

“Terkait dengan 11 item program kerja yang mereka laporkan dalam hal dugaan adanya penyelewengan Dana Desa itu sebenarnya sudah di musyawarahkan dengan masyarakat, silahkan saja melapor yang penting punya bukti yang kuat dan akurat untuk kita klarifikasi”, ungkap kepdes Yang biasa akrab dipanggil Egy.

Menurutnya, ini merupakan laporan yang kedua, sebelumnya laporan pertama pertanggal 22/06/2020, dirinya telah di panggil oleh Pihak Tipikor, Polres Kabupaten Timor Tengah Utara,Proses pemeriksaannya berlangsung selama 3 hari untuk memberikan tanggapan terkait laporan dari masyarakat, dan semua berkas sudah ada di polres TTU terkait dana desa 2015-2020.

“Sedangkan untuk BumDes, kemarin saya dapat panggilan dari Dinas PMD Kabupaten TTU, dan saya bersama anggota TPK dari 2015-2020 dan Ketua BPD sudah klarifikasi disana dengan membawa bukti-bukti yang mereka tuduhkan”, jelas Egy.

Dirinya mengakui bahwa sementara ini pengelolaan BumDes diambil alih oleh pemerintah desa dengan dasar kesepakatan yang disepakati bersama karena menurutnya pertanggal 20/11/2018, pengurus BumDes sebanyak 7 orang mengundurkan diri .

“Mereka mengundurkan diri alasan pendapatan BumDes Tidak sesuai target, yang kedua alasan saya belum memberikan Surat keputusan (SK) Badan pengurus”, ungkap Egy. (LPM/PNT)

banner 336x280
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *