Tak Tepat Sasaran dan Diduga Ada Mark Up Harga, Warga Desa Banain A Protes Pengadaan Anakan Porang

  • Bagikan

KEFAMENANU-Beberapa warga desa Banain A, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan protes pengadaan anakan porang oleh pemerintah desa Banain A sebab penyediaan porang tersebut tanpa melalui musdus dan musdes serta ada dugaan mark up harga.

Kepada media, Senin (16/2/2021), Marselinus Abi warga RT/RW : 002/001 saat diwawancara didepan kantor desa menyampaikan bahwa warga melakukan protes  karena pengadaan anakan Porang tersebut tanpa melalui forum musdus dan musdes dan hanya di peruntukan bagi perangkat desa.

“Kami protes karena pengadaan anakan porang ini tidak ada sosialisasi dalam hal ini tidak melalui forum musdus atau musdes. Kami sangat tidak setuju, ini yang ambil anakan hanya perangkat desa sendiri, masyarakat tidak,” tegas Abi.

Dirinya menuturkan proses pengadaan seharusnya melalui musdus dan  musdes agar  bisa diprioritaskan sebelum diturunkan, bukan hanya pemerintah desa ambil tindakan sendiri untuk kasih turun anakan ini.

Senada dengan Marselinus Abi, Petrus Kefi, warga RT/RW : 006/003 mengungkapkan penyedian anakan ini ambil dari Desa Banain A,B, C dengan harga Rp1000 namun jual Kembali ke Banain A dengan harga Rp10.000.

“Kenapa tidak suruh orang di desa koker sendiri supaya beli kembali dengan 10.000, karena di Banain A  semua kebun ada anakan ini”, ungkap Petrus

“Namanya uang dana desa ini untuk memperdayakan seluruh masyarakat desa bukan memperdayakan perangkat desa”, tambah Petrus.

Sementara itu, Sekertaris desa Banain A, Theodorus Lian saat dikonfirmasi di kantor desa menjelaskan bahwa semua sudah melalui musyawarah.

“Semua kegiatan di desa tentu melalui musyawarah, dari musdus sampai musrenbangdes, dan usulan desa yang kebetulan porang ini prioritas sehingga pemerintah desa berdasarkan usulan itu dialokasikan anggaran untuk kasih turun porang,” jelas Lian.

Lian mengungkapkan bahwa pemerintah desa dalam berbuat sesuatu pastinya sudah berkonsultasi ke Inspektorat dan pihak-pihak terkait juga pada dinas PMD untuk asistensi. Sehingga berdasarkan hasil konsultasi dan asistensi tersebut disarankan untuk tidak memberikan masyarakat uang namun harus dalam bentuk barang.

“Ini hanya perbedaan pikiran dengan masyarakat, karena memang porang di Banain ini ada, jadi mereka mau dikasih uang tapi itu pemberdayaan yang salah,” tambah Lian.

Terkait tentang protes dari masyarakat ini, menurutnya pengadaan Porang merupakan usulan dari  Dusun 2, RT 3 dan 4 dan menjadi usulan desa sehingga hasilnya untuk semua masyarakat desa.

“Terkait harga itu betul, di Banain bisa 1000 karena cabut dan langsung tanam  tapi dalam pemerintah lewat pihak ketiga bukan dari orang perorangan karena kita butuh dokumentasi,” urai  Lian.

Lian meminta masyarakat untuk bisa membangun komunikasi agar tidak terjadi salah paham. “Kita harap agar masyarakat harus selalu komunikasi, misalnya saat musyawarah tidak hadir dapat cari tahu¬† hasil musyawarah untuk kegiatan-kegiatan terhadap penetapan kegiatan dalam tahun ini,” harap Lian. (LPM/PNT)

banner 336x280
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *