Click it!
Atasi Covid-19, Pemkot Kupang Akan Berlakukan PPKM Bukan PSBB | promoNTT.com

Atasi Covid-19, Pemkot Kupang Akan Berlakukan PPKM Bukan PSBB

WAKIL Walikota Kupang, Hermanus Man menegaskan, pemerintah Kota Kupang belum memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), namun akan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang saat ini sedang dalam kajian.

Ia juga mengklarifikasi berbagai informasi bahwa akan dilakukan PSBB di Kota Kupang. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar. Namun Pemkot Kupang akan menerapkan PPKM karena ada 2 indikator yang telah terpenuhi.

“Informasi yang tengah beredar di masyarakat yang menyebutkan Pemerintah Kota Kupang akan melakukan pembatasan sosial berskala besar mulai 11-25 Januari 2021 itu tidak benar,” tegas Hermanus kepada wartawan di ruang Garuda Kantor Walikota Kupang, Jumat (8/1/2021).

Sebelumnya, Hermanus dalam video yang diunggah di akun Facebook miliknya, Kamis 7 Januari 2021 mengatakan, keputusan penerapan PSBB harus memenuhi 4 indikator yaitu angka kematian (case fatality rate), angka kesembuhan, kasus Covid-19 yang masih aktif dan jumlah pemakaian tempat tidur (Bed Occupancy Rate).

Selain 4 indikator tersebut, untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSPB), tentunya harus mendapat izin dari pemerintahan yang lebih tinggi. Dalam hal ini Gubernur dan kementerian atau Badan Penanggulangan Bencana Nasional.

Terkait 4 indikator tersebut, ada 2 indikator yang telah terpenuhi yakni angka kesembuhan lebih rendah dari persentase kesembuhan nasional yakni 82%. Saat ini Kota Kupang masih di bawah angka itu. sedangkan untuk angka pemakaian tempat tidur pada ruang isoalasi di berbagai rumah sakit juga telah memenuhi kriteria yaitu telah memenuhi kapasitas di atas 100%.

“Dari 4 indikator ini, saya mau katakan bahwa Kota Kupang hanya memenuhi 2 indikator yaitu tingkat kesembuhan yang rendah dan pemakaian tempat tidur yang melebihi kapasitas,” ujarnya.

Berdasarkan 2 indikator yang lelah terpenuhi itu, maka Pemkot Kupang akan berkoordinasi dengan seluruh unsur Forkopimda akan mengajukan permohonan ke Gubernur NTT dan Menteri Kesehatan untuk pelaksanaan PKKM di Kota Kupang.


“Jika Kementerian Kesehatan menyetujui barulah Pemerintah Kota Kupang akan mendeklarasikan penutupan kegiatan masyakarakat Kota Kupang. Namun saat ini Pemerintah Kota Kupang belum akan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Karena itu, informasi yang beredar di masyarakat adalah tidak benar,” tegas Herman Man

Dalam penerapan PKKM, sejumlah aktivitas akan dibatasi seperti perkantoran, belajar mengajar bahkan memungkinkan untuk memperketat aktifitas perekonomian di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya.

“Mungkin nanti pasar itu pagi buka jam 5 sampai 9 pagi. Sore jam 4 sampai jam 7 atau jam 6. Nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi lokal,” pungkasnya. (*/HZN/PNT)

loading...

promoNTT.com

Next Post

Mereka Yang Boleh Dan Tidak Boleh Disuntik Vaksin Covid-19

Sab Jan 9 , 2021
PEMERINTAH baru-baru ini telah mengumumkan program vaksinasi pertamanya. Melalui Menteri Kesehatan (Menkes), […]
error

Bagikan ke Teman

RSS
Follow by Email
Instagram