Kepala Desa Amol Diduga Sunat Dana BumDes

  • Bagikan

MASYARAKAT Desa Amol, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten TTU,  Mempertanyakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang dinilai Kepala Desa mengelola sendiri seperti barang milik pribadi.

Kepada PROMO NTT, Rabu,(13/01/2021), Agustinus Taena salah satu masyarakat Desa Amol, mengatakan pada  tahun 2017 Pemerintah Desa Amol mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 85.537.000 untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan rincian Pendirian dan Pengembangan BUMDES sebesar Rp. 4.000.000, Penguatan Permodalan BUMDes sebesar Rp. 76.341.000 dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus, Komisaris dan Pengawas sebesar Rp. 5.196.000.

“Itu yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam SID-KEMENDESA,” kata Guest sapaan akrabnya, Selasa ( 12/01/2021).

Lanjutnya, Dari anggaran tersebut Pemerintah Desa Amol mendirikan sebuah BUMDes yang bergerak di bidang jasa penyediaan air minum berupa 1 kendaraan Tangki yang diberi nama BUMDES AMBON.

Dikatakan  sejak awal berdirinya BUMDES tersebut, Pemerintah Desa Amol melalui Kepala Desa melakukan penunjukkan langsung kepada beberapa pemuda di Desa Amol untuk mengelola usaha tersebut.

Namun karena prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, masyarakat mendatangi kantor Kepala Desa untuk mempertanyakan legalitas Pendirian BUMDes dan Legaliatas Kepengurusan Pengelola. Para pemuda yang diangkat oleh kepala Desa tanpa musyawarah dan tidak memiliki SK para pemuda itu  merasa takut dan mundur menjadi pengurus BumDes.

“Para pemuda tersebut di angkat dan tidak diberikan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan oleh Kepala Desa sehingga para pemuda tersebut mengundurkan diri, ” urainya.

“Maka sejak tahun 2018 Kepala Desa Amol sendiri yang mengelola BUMdes tersebut selayaknya milik pribadi sang kepala Desa, ” Lanjutnya.

Pada kesempatan itu dirinya menjelaskan bahwa yang jadi persoalan adalah hasil pengelolaan BumDes yang sudah berjalan sejak 2018  yang dikelola sendiri layak milik pribadi itu menurutnya sangat miris karena hasil tidak sesuai pengelolaan.

“Yang menjadi persoalan yang sangat tidak diterima secara akal sehat, PADES dari Bagi Hasil BUMDes pada tahun 2018 kosong atau nihil, tahun 2019 dan 2020 jumlahnya sama yaitu Rp. 7.488.000 per tahun dan apabila di bagi 12 bulan maka penghasilan dari Usaha Kendaraan Tangki Air minum tersebut hanya Rp. 624.000 / bulan, dan apabila dibagi dalam pendapatan harian maka hanya Rp. 20.800 / hari, sesuai yang tercantum di Aplikasi Sistem Informasi Desa Kementerian Desa (SID-KEMENDESA), ” Jelas Guest.

Sementara itu lanjut Guest, sesuai dengan pengamatan dirinya bersama masyarakat, kendaraan tersebut beroperasi lebih dari 8 jam kerja tiap harinya hingga larut malam alias lembur.

“Yang menjadi tanda tanya juga BUMDes milik Desa Amol sampai saat ini belum terdaftar pada aplikasi SID-KEMENDESA, sehingga dapat disimpulkan bahwa Usaha tersebut masih ilegal karena sudah 3 tahun dikelola sendiri oleh Kepala Desa Amol tanpa pengurus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa,” Kata Guest.

Maka menurut Guest, proses pendirian “BUMDES AMBON” oleh Pemerintah Desa Amol benar-benar tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Pendirian BumDes ini tidak ikut aturan lagi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 87 Ayat 2 bahwa: BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, maupun dalam Pasal 88 Ayat 1 yaitu “Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa”, serta ayat 2 yaitu: “Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa”, namun sudah 3 (tiga) tahun berjalan tanpa dan legalitas yang jelas, ” Urainya.

“Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 132 ayat 2 bahwa “Pendirian Bumdes sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa; selanjut dalam ayat 3 berbunyi: “Organisasi pengelola BUMDES terpisah dari Organisasi”, namun yang terjadi di Desa Amol, Kepala Desa-lah yang sendiri mengelola BUMDES tersebut, padahal seharusnya Kepala Desa sebagai Penasehat BUMDES yang dijabat secara ex-officio, sebagaimana telah diatur dalam ayat 5 bahwa: “Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa, ” Lanjut Guest

Dengan kejadian serta kebijakan PemDes yang dinilai tidak sesuai aturan, maka dirinya meminta kepada pihak berwajib agar segera mengamankan aset Negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

” Jadi saya sebagai masyarakat Desa Amol, saya meminta aparat penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kefamenanu segera mengamankan asset Negara (Kendaraan Tangki  BUMDES AMBON) yang selama ini di kelola sendiri oleh Kepala Desa Amol, karena itu adalah upaya memperkaya diri, “Tutup Guest. (LPM/PNT)

banner 336x280
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *