Kejari Larantuka Tegaskan Penetapan Tersangka Kasus Air Ile Boleng Sesuai Prosedur

  • Bagikan
Hakim Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, Tigor Hamonangan Napitupulu, SH memipin sidang Praperadilan di PN Larantuka, (2/2/2021) lalu.

LARANTUKA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Larantuka menegaskan penetapan tersangka YYBS selaku konsultan perencana proyek SPAM IKK Ile Boleng telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam KUHAP.

Hal tersebut diungkapkan dalam sidang praperadilan yang digelar pada Pengadilan Negeri Larantuka pada Selasa (2/2/2021) lalu.

Demikian disampaikan oleh Kepala Kejari Larantuka melalui Kasi Intel Kejari Larantuka, Taufik Tadjuddin, SH ketika dihubungi oleh media pada Sabtu (6/2/2021).

“Penetapan YYBS selaku konsultan perencana proyek SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018 telah melalui serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dimana telah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi, pengumpulan bukti dokumen sebanyak 62 bundel (daftar terlampir) yang berkaitan dengan perkara dan adanya Berita Acara Ekspose Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Proyek Air Bersih/ Air Minum Ile Boleng Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur TA. 2018”, jelas Kasi Intel Tadjuddin.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut telah telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut tata cara yang diatur dalam KUHAP sebagaimana termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menetapkan YYBS selaku konsultan perencana dalam proyek SPAM IKK Ile Boleng Tahun Anggaran 2018.

“Kami tidak akan menanggapi mengenai materi fakta versi pemohon praperadilan yang disampaikan oleh pemohon praperadilan mengingat bahwa hal tersebut merupakan ranah dari Pengadilan Tipikor berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP, Bab X (Pasal 83 KUHAP dan Pasal 95) KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 46/2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” urai Kasi Intel Tadjuddin.

Lebih lanjut dijelaskan, permohonan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum tersangka YYBS ditujukan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang notabene adalah sebuah lembaga, dimana seharusnya ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pemangku jabatan tertinggi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang dihadapi tersangka.

“Pemohon seharusnya memahami bahwa permohonan praperadilannya ditujukan atas tindakan penyidik, maka selayaknya dalam permohonan Pemohon harus menyertakan tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Larantuka sebagai termohon. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa subjek permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon Praperadilan adalah keliru (error in persona) sehingga haruslah ditolak”, lanjut Kasi Intel Tadjuddin.

Dalam pembacaan duplik, Tim Penyidik Kejari Flores Timur meminta Pengadilan Negeri Larantuka untuk menerima eksepsi termohon dan menyatakan permohonan praperadilan Pemohon batal demi hukum sehingga haruslah ditolak.

“Dalam pokok perkara kami minta PN Larantuka menyatakan Penyidikan dan Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor: PRINT-02/N.3.16/Fd.1/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor: PRINT-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 7 Januari 2021 adalah SAH menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku dan menyatakan bahwa penahanan terhadap Pemohon sesuai Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor: PRINT-02/N.3.16/Fd.1/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 adalah SAH menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku”, tegas Kasi Intel Tadjuddin.

Diberitakan sebelumnya dugaan korupsi Proyek SPAM IKK Ile Boleng dan penjarangan jambu mete dilaporkan oleh Ampera Flotim pada 29 Agustus 2019 kepada Kejati NTT, kemudian dilimpahkan ke Kejari Larantuka.

Dalam proses penyidikan telah menetapkan (YJF) Pejabat Pembuat Komitmen, (YYBS) Konsultan Perencana dan (PSAD) Kontraktor Pelaksana sebagai tersangka, berdasarkan
Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (LHKPN) dari Inspektorat Daerah Flores Timur. (*PNT)

banner 336x280
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *