Dituding selewengkan Dana Desa, Begini Tanggapan Kepala Desa Amol

  • Bagikan

TERKAIT dengan laporan masyarakat desa Amol ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kantor DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara tentang  11 item program kerja Kepala Desa Amol yang diduga adanya penyelewengan Dana Desa tahun anggaran 2015-2020.

Kepala Desa Amol, Egidius Nenat saat dikonfirmasi media promoNTT, Rabu(20/01/2021) diruang kerjanya  mengatakan semua masyarakat mempunyai hak mengkritisi pemerintah desa untuk melapor selagi punya bukti dan data.

Kepala Desa Amol, Egidius Nenat. (FOTO: Leopaldus)

“Itu sebenarnya sudah dimusyawarahkan dengan masyarakat, namun belum pahami silahkan saja melapor yang penting punya bukti yang kuat dan akurat untuk kita klarifikasi”, ungkap Kades yang biasa akrab dipanggil Egy.

Menurutnya, ini merupakan laporan yang  kedua, sebelumnya laporan pertama pertanggal 22/06/2020, dirinya telah di panggil oleh Pihak Tipikor, Polres Kabupaten Timor Tengah Utara,Proses pemeriksaannya berlangsung selama 3 hari untuk memberikan tanggapan terkait laporan dari masyarakat desa amol, dan semua berkas sudah ada di polres TTU terkait penggunaan dana desa TA 2015-2020.

“Sedangkan untuk BumDes, kemarin saya dapat panggilan dari Dinas PMD Kabupaten TTU, dan saya bersama anggota TPK dari tahun 2015-2020 dan Ketua BPD  sudah klarifikasi disana dengan membawa bukti-bukti yang mereka tuduhkan”, jelas Egy.

Dirinya mengakui bahwa sementara ini pengelolaan BumDes diambil alih oleh pemerintah desa dengan dasar kesepakatan yang disepakati bersama karena menurutnya pertanggal 20/11/2018, pengurus BumDes sebanyak 7 orang mengundurkan diri .

“Mereka mengundurkan diri dengan alasan pendapatan BumDes Tidak sesuai target, yang kedua alasannya saya belum memberikan Surat keputusan (SK) Badan pengurus”, ungkap Egy.

Terkait dengan laporan mandeknya pembangunan sumur bor dirinya mengakui hanya satu lokasi yang berhasil  di realisasikan dan lokasinya tepat di belakang kantor desa menggunakan anggaran Dana Desa tahun 2015.

Sementara anggaran tahun 2016 yang lokasinya dibelakang SD Amol itu tidak berhasil dikerjakan sehingga HOKnya tidak dibayarkan.

Namun, dana HOK itu dari pemerintah desa dialihkan untuk pengadaan viber kapasitas 1100liter bagi masyarakat .

“Sasaran penerima bantuan fiber kapasitas 1100 liter di desa amol sebanyak 307 penerima, yang sudah terealisasi menggunakan dana Silpa tahun 2017 sebanyak 34 penerima yang realisasikan, anggaran tahun 2020 yang terealisasi sebanyak 154 penerima. Maka tersisa 64 KK di desa amol yang belum menerima dan  direncanakan akan direalisasikan semuanya pada tahun 2021”, jelas Egy.

Tambahnya, awalnya sudah masukan pengadaan Viber kapasitas 1100liter di perencanaan tahun 2020 namun terkendala dengan covid-19 makanya tidak jadi direalisasikan.

Selain itu, proyek peningkatan jalan( lapen) Usapitoko-Taupi dirinya mengungkapkan sementara dalam proses pengerjaan saluran dan penahan.

Dirinya mengakui keterlambatan-keterlambatan yang ada ini, terjadi karena adanya perubahan III APBDesa yang baru selesai di bulan November tahun 2020 sehingga pelaksanaannya di bulan Desember 2020.

“Jadi memang molor pekerjaannya namun sampai saat ini persentase nya sudah 60 persen karena saluran dan penahan sudah selesai”,ungkap egy

Sementara itu, pengadaan sapi induk dan ayam broiler dalam rapat bersama dengan BPD Desa Amol  itu dialihkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena dana BLT utk penambahan di 3 bulan terakhir tidak cukup makanya dialihkan ke BLT.

“Sedangkan kambing etawa dalam perencanaan kami tidak ada, kalau ayam kampung ada yaitu nilainya rp22.500.000. Kalau kambing tdk ada dalam perencanaan”, tegas Egy.

Lalu program stunting untuk tahun 2020,dirinya mengatakan Dananya masih ada sekitar Rp90.000.000,  dan telah memerintahkan para kader – kader posyandu melakukan Rapat bersama dengan anggotanya untuk disampaikan kembali ke pihak pemerintah desa.

“Kita di Amol ini ada 3 posyandu, jadi masing-masing posyandu mari bawa data mereka masing-masing utk kita mulai lakukan PMT”, ujar Egy.

Dirinya menambahkan untuk Dana PKK sebesar Rp.5.000.000 dalam 1 tahun, dari pemerintah desa telah menyerahkan dananya ke ketua PKK Desa bersama anggotanya untuk melaksanakan program kegiatan PKK desa Amol.

“Dananya memang Rp 5.000.000 namun di bagi ke tingkat kecamatan sebesar Rp1.500.000 dan sisanya yang di gunakan oleh PKK Desa untuk kegiatan mereka”, pungkasnya.

Sebelumnya, Belasan warga Desa Amol, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri TTU di Kefamenanu, Selasa (19/01/2021).

Salah satu warga desa Amol, Yuventus Taena mengatakan Kedatangan warga yang tergabung dalam Forum Anti Korupsi Desa Amol guna melaporkan kepala Desa Egidius Taena karena dinilai tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa.

Ketua forum Anti Korupsi Desa Amol tersebut membeberkan sejumlah program kegiatan Desa yang diduga dilaksanakan secara tidak transparan oleh Kades Egidius.

“Ada 11 item program kerja yang di laksanakan tidak transparan antara lain BUMDes, pembangunan sumur bor 3 Unit, peningkatan jalan Usapitoko-Kisan, pengadaan sapi induk, pengadaan ayam broiler dan kambing etawa. Selain itu dana penunjang kegiatan PKK dan Karang Taruna, peningkatan jalan lingkungan Usapitoko-Taupi (Lapen), pengadaan Viber tangki air dan program stunting”, jelas Yuventus. (LPM/PNT)

banner 336x280
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *