Dana Desa dan ADD tahun 2019 tidak Dicairkan, Warga Desa Oehalo Minta DPMD Evaluasi Bersama

  • Bagikan

KEFAMENANU- Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2019 Desa Oehalo, Kecamatan Insana Utara tidak dicairkan 100%. Menurut informasi hal tersebut di diduga  Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kepala Desa TA 2018 belum di selesaikan, sehingga menyebabkan progres pembangunan didesa Oehalo berjalan di tempat.

Kepada media, salah satu warga dusun I, desa Oehalo yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan Dana Desa dan ADD TA 2019 tidak ada pencairan sama sekali di sebabkan laporan pertanggungjawaban yang belum di selesaikan.

“Masalahnya itu karena SPJ untuk kegiatan pengadaan listrik Ta 2018 bagi 96 KK di desa Oehalo itu belum di buat oleh Kepala desa makanya terbawa untuk Dana Desa dan ADD Tahun 2019 tidak bisa bisa di cairkan sama sekali”, jelasnya

Bukan hanya Dana Desa dan ADD Tahun anggaran 2019 saja yang tidak dicairkan, namun Dana Desa tahun 2020 hanya dicairkan sampai Tahap II sedangkan ADD pencairannya hanya 50%. Selain itu, terbawa ke Dana Desa dan ADD tahun 2021 juga mendapatkan pemotongan sebanyak 90%.

Menurutnya, selama menjalankan masa kepemimpinannya, kepala desa tidak transparan,dan dananya di kelola oleh kepala desa sendiri.

Dirinya berharap dari Dinas PMD Kabupaten Timor Tengah Utara bisa memberikan evaluasi tentang penggunaan Dana Desa yang baik bersama warga desa Oehalo khusus perangkat desa agar bisa menjelaskan cara kerja yang benar dalam pengelolaan Dana Desa.

Saat dikonfirmasi  kepala desa Oehalo, Marselinus Hanoe mengatakan SPJ pengadaan meteran listrik kepada 96 KK sudah diselesaikan.

“Sebenarnya SPJ untuk 2018, orang sudah tahu penjelasan bahwa ini ada penggelapan dana dari bendahara lama (Urbanus Takesin) dan kasih masuk surat pernyataan ke dinas untuk bisa buatkan SPJ, dan dari  dinas yang harus membuat harus rekomendasi”, ungkap Marselinus, Jumat (19/02/2021)

SPJ lancar dan kami sudah antar sampai sana, hanya mau minta rekomendasi, namun SPJ dari pengadaan lampu harus kasih masuk tapi bendahara lama sudah buatkan pernyataan, dan dari inspektorat sudah turun monitoring, kedapatan penggelapan keuangan itu dari bendahara lama,lalu bagaimana bisa menghambat 2019, lanjut Marselinus.

Terkait pengadaan meteran listrik tersebut dirinya beranggapan sebagai kepala desa saya hanya penguasa anggaran, saya hanya kontrol tapi untuk yang mengelapkan itu yang tahu lebih persis TPBJ(tim penyedia barang/jasa).

Dan sampai saat ini laporan pertanggungjawaban dari TPBJ belum di berikan ke kepala desa, sehingga dirinya juga belum tahu tentang SPJ pengadaan meteran listrik itu.

Dirinya menuding ada oknum dari apatur pemerintah desa yang ingin menjatuhkannya terkait akan berlangsungnya pemilihan kepala desa (pilkades) beberapa saat lagi.

“Ini kan terbawanya dari sekertaris kadang ada kekompakannya dengan bapak camat, camat turun ke dinas untuk laporkan, kalau tidak semua dana bisa kita cairkan”,tutup Marselinus. (LPM/PNT)

banner 336x280
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *