UU Cipta Kerja Disahkan DPR | promoNTT.com

UU Cipta Kerja Disahkan DPR

DPR RI dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja resmi menjadi undang-undang setelah DPR mengesahkannya pada Rapat Paripurna, Senin 5 September 2020.

Dikutip dari liputan6.com, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan, dalam pengesahan ini terdapat enam fraksi menerima RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Kemudian 1 fraksi menerima dengan catatan, dan dua fraksi menolak.

“Mengacu pada pasal 164 maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!” kata Aziz dalam sidang rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut baik dan mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketua dan wakil ketua panitia kerja RUU Cipta Kerja, badan legislatif, legislasi DPR, yang telah melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang konstruktif.

“Alhamdulillah sore ini undang undang tersebut diketok oleh DPR,” kata dia.

Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law dinilai berpotensi merugikan pekerja dan menguntungkan segelintir pihak saja. Meski DPR, DPD, dan perwakilan pemerintahan Jokowi resmi menetapkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sejumlah fraksi menyatakan penolakan, salah satunya F-Demokrat. Sekretaris F-Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan menegaskan, fraksinya menolak RUU Ciptaker disetujui menjadi Undang-Undang.

“Berdasarkan argumentasi tersebut, Fraksi Demokrat menolak RUU Cipta Kerja, kami nilai banyak hal yang perlu dibahas secara komprehensif, utuh dengan melibatkan semua ‘stakeholder’ agar tidak berat sebelah dan tercipta lapangan kerja,” kata Marwan Cik Asan dalam Rapat Paripurna DPR RI,
Dia mengatakan ada lima catatan penting F-Demokrat terkait RUU tersebut, pertama, sejak awal fraksi menilai tidak ada urgensi RUU Ciptaker di tengah krisis pandemi COVID-19. Menurut dia, seharusnya prioritas negara saat ini adalah mengatasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

“Kedua, RUU ini berdampak luas atau omnibus law sehingga perlu dibahas secara hati-hati dan mendalam termasuk hal fundamental,” ujarnya.

Ketiga menurut dia, RUU Ciptaker diharapkan bisa mendorong investasi dan menggerakkan ekonomi nasional namun justru hak pekerja terpinggirkan. Dia menjelaskan, poin keempat, RUU tersebut mencerminkan bergesernya semangat Pancasila khususnya sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang bergeser ke arah ekonomi kapitalistik dan neoliberalistik.

“Kelima, kami menilai ada cacat prosedur dalam pembahasan RUU Ciptaker karena pembahasan pada poin-poin krusial tidak transparan dan tidak melibatkan pekerja dan masyarakat sipil,” katanya, seperti dikutip Antara News.

Lantas bagaimana isi dari Undang-undang tersebut. Draf final dari dari UU Cipta Kerja dapat diklik pada tautan link UU tentang Cipta Kerja ini.

DOWNLOAD UU CIPTA KERJA

loading...

promoNTT.com

Next Post

Miliki 58 Sekolah di Belu, Yayasan As Tanara Gelar Pelatihan SIPlah

Kam Okt 8 , 2020
YAYASAN Pendidikan As Tanara dan DPC Projamin Kabupaten Belu, menggelar Pelatihan Penggunaan […]
error

Bagikan ke Teman

RSS
Follow by Email
Instagram