Jokowi Ungkap Alasan Indonesia Masih Impor Garam | promoNTT.com

Jokowi Ungkap Alasan Indonesia Masih Impor Garam

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan kenapa impor garam masih dilakukan oleh Indonesia hingga saat ini. Ia mengatakan kebijakan itu dilakukan karena produksi garam di dalam negeri sampai saat ini rendah.

Celakanya, di tengah masalah tersebut pihak terkait tidak pernah mencari penyelesaiannya. Ini bisa dilihat dari total kebutuhan garam nasional yang mencapai 4 juta ton per tahun. Di tengah kebutuhan itu, produksi dalam negeri hanya mampu mencapai 2 juta ton.

“Masih rendah produksi garam nasional kita, sehingga yang kemudian dicari paling gampang yaitu impor garam. Dari dulu begitu terus dan tidak pernah ada penyelesaian,” katanya saat membuka Rapat Terbatas tentang Percepatan Penyerapan Garam Petani di Jakarta, Senin (5/10/2020) dikutip dari CNN.

Jokowi mengatakan masalah tersebut perlu segera diperbaiki. Ia memerintahkan para menterinya untuk melakukan pembenahan besar-besaran pada produksi garam nasional.

Pembenahan ia minta dilakukan mulai dari rantai pasok hulu sampai hilir. Jokowi mengatakan kepada para menterinya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melakukan pembenahan tersebut.

Pertama, melihat lagi ketersediaan lahan produksi garam. Kedua, mempercepat integrasi antara upaya ekstensifikasi lahan garam rakyat yang ada di 10 provinsi dengan upaya intensifikasi.

“Harus ada upaya betul untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat. Artinya penggunaan inovasi teknologi produksi terutama washing plan harus betul-betul dikerjakan sehingga pasca produksi bisa memberikan ketersediaan terutama dalam gudang penyimpanan,” katanya.

Selain masalah tersebut, Jokowi juga memerintahkan menterinya untuk membantu petani garam dalam meningkatkan kualitas produksi mereka.

Itu penting karena saat ini kualitas garam petani masih rendah. Masalah tersebut membuat produksi garam petani susah diserap sektor industri.

“Data yang saya terima per 22 September, masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap industri kita. Ini agar dipikirkan solusinya, sehingga rakyat garamnya bisa terbeli,” katanya. (*/NET)

loading...

promoNTT.com

Next Post

UU Cipta Kerja Disahkan DPR

Sel Okt 6 , 2020
DPR RI dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi […]
error

Bagikan ke Teman

RSS
Follow by Email
Instagram